Denpasar, 1 September 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengelolaan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Kegiatan diawali dengan Entry Meeting yang bertempat di Ruang Sidang Kresna, Kantor LLDIKTI Wilayah VIII, Denpasar, pada Senin (1/9). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah VIII, I Nyoman Bagus Suweta Nugraha, yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK serta menekankan pentingnya tata kelola akreditasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi.
Tim Pemeriksa BPK dipimpin oleh Angela Prima Octaviani Landowero selaku Ketua Tim, didampingi oleh Budi Rahayu (Pengendali Teknis), Rosalia (Ketua Subtim 1), serta anggota tim Irwan Tjahyadi, Syahril Rukli, dan Ery Murniasih.
Sebelumnya, LLDIKTI Wilayah VIII telah berkoordinasi dengan 16 perguruan tinggi di Bali dan NTB untuk mengisi kuesioner pendahuluan mengenai pengelolaan akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Dari hasil pengisian kuesioner tersebut, 8 perguruan tinggi terpilih sebagai sampel untuk dilakukan kunjungan lapangan dan wawancara yang dijadwalkan berlangsung pada 1–4 September 2025.
Kegiatan pemeriksaan lapangan akan dilakukan melalui observasi, diskusi, dan wawancara dengan pimpinan perguruan tinggi, unit penjaminan mutu, serta pengelola program studi yang menjadi sampel.
LLDIKTI Wilayah VIII menyambut baik kehadiran tim BPK dan berkomitmen mendukung kelancaran proses pemeriksaan ini. Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan akreditasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.
